fajarnews

Sulit Dapatkan SIPI, Puluhan Nelayan Mengadu ke DPRD

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 11 April 2017 | 08:05 WIB

Agus Sugianto
Para nelayan diterima langsung Komisi C sebagai mitra kerja Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) kemudian Wakil Ketua DPRD, perwakilan komisi yang terkait serta Dinas Perikanan dan Syahbandar.*

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Puluhan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indramayu, Senin (10/4) kemarin mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu untuk mengadu terkait sulitnya mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Kedatangan para nelayan itu diterima langsung oleh Komisi C sebagai mitra kerja Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) kemudian Wakil Ketua DPRD,  perwakilan komisi yang terkait serta Dinas Perikanan dan Syahbandar.

Salah satu juragan kapal, H Maman mengaku sangat menyayangkan sulitnya mendapatkan SIPI hingga satu tahun tersebut sehingga hal itu berdampak buruk pada nelayan.

“Kalau dihitung satu kapal berjumlah 15 ABK saja, bayangkan berapa nelayan yang harus menganggur dan tidak bisa mencukupi keluarga, karena selama satu tahun ini tidak beroperasi,” ungkapnya.

Karena, lanjut Maman, selama ini pihaknya terus menunggu dan menunggu tidak ada kepastian, begitu melaut ditangkap dan diduga melakukan illegal fishing oleh angkatan laut, polair, PSDKP, dan bea cukai.

“Jadi dalam hal ini kami ini dilema, semacam ada pembiaran seolah-olah bahwa kami sebagai nelayan Indonesia tidak bisa mengelola kelautan di negara sendiri,” tegasnya.

Dikatakannya, sebenarnya nelayan di Indonesia mampu untuk membuat apapun apalagi sudah ditopang dengan perbankan. “Jelas usahanya, hasilnya juga jelas. Cuma kan yang menjadi kendala kalau perbankan sudah menopang sedangkan tidak ada hasil kami juga akan mengalami kerugian yang besar,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan H. Suwarto. Dia juga mengeluhkan sulitnya pembuatan SIPI serta lamanya proses pembuatan itu sehingga berdampak banyak nelayan tidak melaut, sementara bagi yang nekat melaut akan berhadapan dengan petugas.

"Kedatangan kami ke sini ada dua, pertama kapal nelayan beserta Anak Buah Kapal (ABK) ditangkap di Pontianak, kemudian mengenai izin SIPI," tuturnya.

Dia juga menilai, terganjalnya aturan baru dari KKP mengenai perizinan kapal itu, disebabkan oleh faktor lamanya waktu pelayanan. Pasalnya, hampir 26 perizinan yang harus ditempuh agar kapal dapat pergi melaut dengan aman. Untuk mendapatkan SIPI, harus ada buku kapal, untuk mendapatkannya butuh waktu lama, terlebih saat ini tidak menentu.

"Dari awal Tahun 2016, sampai saat ini masih belum jadi, padahal sudah cek fisik hingga pajaknya sudah bayar," ujarnya.

Belum lagi, kata Suwarto, legalitas izin penangkapan ikan tersebut hanya bisa digunakan dalam waktu singkat. "Baru sebentar digunakan, harus diperpanjang kembali, sedangkan prosesnya butuh waktu lama," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Sirojudin yang juga hadir pada audiensi itu, mendukung aspirasi nelayan serta juragan kapal mengenai adanya kepastian waktu dan kemudahan dalam pembuatan SIPI.

"Kami juga meminta kepada pimpinan DPRD untuk bisa memfasilitasi para nelayan dan juragan bertemu dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta kementrian lainnya," terangnya.

Anggota Komisi C itu juga meminta agar kapal nelayan beserta ABK-nya yang saat ini ditangkap di Pontianak segera dibebaskan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Indramayu, Saepudin menambahkan, persoalan lamanya pembuatan SIPI yang dihadapi oleh nelayan harus cepat diselesaikan. Pihaknya juga mendukung langkah nelayan yang ingin bertemu KKP, guna meminta kejelasan mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam proses pemuatan SIPI. "Baik nelayan dan pemerintah harus saling membantu menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Indramayu Ruslandi menuturkan, motto Presiden Jokowi salah satunya penyederhanaan semua perizinan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Sedangkan faktanya kontradiktif. "Ini berupa pembangkangan di tataran teknis, terhadap misi dan visi presiden," pungkasnya. (Agus Sugianto)

 

Loading Komentar....
loading...