fajarnews

Nelayan Indramayu Keluhkan Pengurusan SIPI

Redaksi : Iwan Surya Permana | Senin, 10 April 2017 | 08:05 WIB

Ilustrasi
-

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Sejumlah nelayan Kabupaten Indramayu mengeluhkan Pembuatan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) lantaran harus mengurus ke kantor kementerian di Jakarta.

Para nelayan pun berencana akan menyambangai gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu untuk mengadukan hal itu karena dianggap mempersulit nelayan.

“Para nelayan dihadapkan pada dua pilihan yaitu antara nekat melaut atau tidak melaut ketika tidak memiliki SIPI,” ungkap Ketua Presidium Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Kajidin, Minggu (9/4) kemarin.

Menurutnya, bagi nelayan yang tidak mempunyai surat izin, ketika nekat melaut risiko yang akan diambil akan ditangkap oleh aparat hukum, sementara untuk nelayan yang tidak melaut mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonominya.

Sedangkan, kata Kajidin, bagi para pemilik kapal nelyan yang di atas 30 GT diharuskan mengurus atau memperpanjang izin tahunan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

“Saat ini sudah banyak kapal yang ditangkap. Dari Januari–April ini saja sudah puluhan kapal nelayan Indramayu ditangkap, bahkan sekarang masih ada dua kapal lagi yang ditangkap,” jelasnya.

Dia menilai, dengan adanya masalah ini, bukannya mengurangi pengangguran malah justru menambah pengangngguran.  Dan bukannya mengenntaskan kemiskinan malah justru akan menambah kemiskinan.

“Kami tidak keberatan mengurus SIPI kapal di atas 30 GT. Tetapi kami minta tidak perlu ke Jakarta dan prosesnya tidak lama seperti ini, setidaknya ada petugas KKP dari pusat yang bisa memberikan pelayanan di daerah, petugas mereka kan banyak bukan di pusat saja,” paparnya.

Dikatakannya, kebijakan pemerintah yang mengharuskan nelayan mengantongi SIPI itu, berimbas bagi nelayan yang mengoperasionalkan kapal berbobot 30 GT ke atas. Aturan pemerintah yang diterapkan oleh Menteri Kela?utan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti tersebut dianggap sangat mempersulit nelayan, karena dalam membuat  SIPI harus ke pusat, sementara prosesnya memakan waktu lama hingga berbulan-bulan.

“Pajak naik drastis kami turuti, sementara, dalam mengurus SIPI saja prosesnya lama, Katanya dipermudah tapi nyatanya dipersulit bahkan berbelit–belit. Katanya bisa melalui online tapi nyatanya gak bisa dan tetap harus ke Jakarta, sedangkan seluruh Indonesia harus ke sana, prosesnya kan gak mungkin selesai dalam satu dua minggu, entah apa sebenarnya maunya pemerintah ini,” pungkasnya.

Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu, Sudarto, melalui Sekretarisnya H. Suryana SE, menuturkan, para pemilik kapal di atas 30 GT di Karangsong khususnya dan di Kabupaten Indramayu bahkan seluruh Indonesia pada umumnya, mengeluhkan sulitnya mengurus Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) di pusat.

“Besok, Senin (10/4) kami akan melakukan audiensi dengan DPRD Indramayu, guna memecahkan permasalahan yang ada, nelayan kita sudah banyak yang tidak melaut, mereka menganggur. Dampak dari proses perizinan yang lama, jika dipaksakan melaut mereka takut akan ditangkap,” jelasnya. (Agus Sugianto)

Loading Komentar....
loading...