fajarnews

Tuntut Pembentukan Pansus Galian, GMBI-Satpol PP Bersitegang

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 7 April 2017 | 09:05 WIB

Nawawi
Massa GMBI terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR Kabupaten Cirebon, Kamis (6/4).*

 

Fajarnews.com, CIREBON- Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (6/4). Mereka menuntut agar DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus) soal galian C.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan lantaran petugas Satpol PP yang berjaga-jaga di pintu gerbang dianggap menghalang-halangi aksi tersebut. Sehingga terjadi saling dorong antara massa GMBI dan para petugas Satpol PP.

Bahkan saking kesalnya, massa GMBI sengaja meneroboskan mobil baknya ke kerumunan petugas Satpol PP, sehingga membuat situasi semakin memanas. Beruntung hal itu bisa dicegah oleh beberapa anggota GMBI lainnya yang berharap unjuk rasa itu tidak anarkis. Aksi akhirnya berjalan damai setelah petugas Satpol PP ditarik dari pintu gerbang.

Berdasarkan informasi yang diterima fajarnews.com aksi unjuk rasa itu dilakukan menyusul belum direalisasikannya hasil rapat dengan DPRD Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu mengenai galian C. Sementara kwari galian yang dianggap illegal di Kabupaten Cirebon semakin marak. Padahal, RTRW yang baru belum disahkan dan masih dalam pembahasan.

Oleh karenanya, LSM GMBI kembali menggelar aksi protes dengan menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua GMBI Cirebon, Maman Kurtubi mengungkapkan, aksi yang dilakukan di depan gedung dewan tersebut merupakan aksi protes menyikapi hasil rapat yang dilakukannya beberapa waktu lalu dengan DPRD Kabupaten Cirebon.

“Ini merupakan bentuk protes lanjutan kami. Karena juga dalam rapat tentang RTRW kemarin dengan dewan tidak ada hasil dan tidak segera menindak tegas pengusaha galian, maka kami lakukan aksi,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa menilai bahwa Satpol PP mandul karena tidak menjalankan tugasnya. Satpol PP dinilai tidak bisa menjalankan dan menegakkan peraturan yang ada sesuai tupoksinya. Makanya, pihaknya meminta agar DPRD Kabupaten Cirebon segera membuat pansus untuk mengawal kasus tersebut.

“DPRD harus segera bikin pansus terkait perda izin tambang, RTRW dan usaha pertambangan dalam hal ini usaha tanah urug dan lainnya,” papar Maman.

Selain itu menurut Maman, Satpol PP juga diminta agar secepatnya menyegel usaha galian C. Terutama yang ada di daerah Beber, Kabupaten Cirebon.

“Saat rapat dengan dewan kemarin, katanya rekomendasi sudah dikirimkan ke bupati, tapi belum ditindaklanjuti. Khususnya di Beber, menutup sebelum Perda RTRW disahkan,” harapnya.

Saat ditanya soal isi rekomendasi, Maman menjelaskan, isi di rekomendasi dewan mengirim surat rekomendasi tentang perizinan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bupati Cirebon bahwa harus berkoordinasi dengan gubernur soal izin galian. “Isi rekomendasi, bupati berkoordinasi dengan gubernur agar izin galian dihentikan karena ilegal,” papar Maman.  (Nawawi)

 

 

Loading Komentar....
loading...