fajarnews

Dewan Minta Galian C Beber Ditutup

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 4 April 2017 | 07:45 WIB

Suhanan
Rapat kerja DPRD Kabupaten Cirebon dengan eksekutif beragendakan membahas persoalan galian C di Kecamatan Beber.*

 

Fajarnews.com, CIREBON- Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon meminta persoalan pertambangan di wilayah Kecamatan Beber dibentuk panitia khusus (pansus). Pasalnya, persoalan pertambangan di kecamatan tersebut diduga tidak menempuh mekanisme yang ada.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra, Sofwan  saat menggelar rapat kerja bersama LSM GMBI, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Beber,Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BaRenLitBangDa),Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Komisi III dan Komisi II, serta unusr pimpinan dewan di ruang rapat DPRD setempat, Senin (3/4).

“Kita semua tahu yang namanya alih fungsi lahan itu ujung-ujungnya akan ada kerusakan lingkungan. Makanya kami dari F-Gerinda meminta persoalan galian di Beber untuk dipansuskan,” kata Sofwan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Suherman dengan tegas mengatakan, persolan pertambangan di Kecamatan Beber seringkali dibahas. Termasuk pihaknya telah beberapa kali datang ke lokasi pertambangan di Desa Patapan dan Desa Beber.

“Di sana itu tidak masuk ke dalam RTRW, tapi kenapa masih dilakukan pertambangan. Ini jelas tidak menghormati kita (dewan,-red). Kan regulasinya masih kita godog,” tegas Anger sapaan akrab Suherman.

Anger meminta, lokasi galian di wilayah tersebut untuk ditutup sebelum semuanya beres. Bahkan kata Anger, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari galian C di wilayah itu tidak maksimal. Untuk itu pihaknya juga mendukung adanya pansus, seperti yang disampaikan F- Gerindra.“Kita tutup dulu, hormati kita lah, apalagi PAD dari galian disana tidak maksimal,” ujarnya.

Senada dikatakan Ketua Komisi II, R Cakra Suseno. Menurut dia, pihaknya sudah beberapa kali mendatangi lokasi galian dengan intansi terkait. Kunjungan kerja itu untuk menggali potensi PAD, tetapi hasilnya nihil, dari tiga lokasi galian hanya 3 persen saja yang masuk.

“Dari puluhan ribu kubik galian yang dihasilkan, hanya 10 persennya saja yang dibayarkan. Berapa kerugian yang diderita Negara oleh galian itu, ini kan jelas pengemplang pajak,” cetusnya.

Sementara Camat Beber, Rita Susana Supriyanti mengatakan, di Kecamatan Beber hanya dua desa yang masuk dalam RTRW untuk lokus galian yakni Desa Patapan dan Desa Beber. Namun pada tahun 2015 lalu ada keinginan dari masyarakat yang ingin membuka lahan abadi untuk dijadikan perumahan dan lahan pertanian.“Saat itu memang saya belum jadi camat di Beber. Tetapi izin ini sudah berproses di provinsi dan perlu diingat tahapan ini juga tidak ada yang direkayasa,” jelasnya.

Soal pajak, tambah Rita, setelah mendapatkan kunjungan kerja dari Komisi II, pihaknya langsung dipanggil Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah untuk menanyakan soal ada pajak galian yang belum diselesaikan oleh para pengusaha galian.

“Kami langsung panggil tiga pengusaha itu. Dan saya sampaikan itu, artinya kami melakukan tugas saya selaku camat.  Dan pihaknya siap mengawal soal pajak di wilayah Kecamatan Beber,” ujarnya.

Sementara Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon, Maman Qurtubi mengaku akan tetap mengawal terus surat rekomendasi yang dilayangkan DPRD ke Pemkab Cirebon untuk menertibkan lokasi galian. Karena, ada lokasi galian yang milik pemerintah desa, tetapi kenapa izinnya bisa keluar.

“Kita tidak berbicara yang lainnya, tapi kita ingin menutup lokasi galian itu. Sesuai dengan surat rekomendasi dewan kepada pemerintah,” cetusnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Subhan menambahkan, rapat ini lanjutan dari rapat–rapat sebelumnya. Dan rapat kali ini untuk menggali informasi terkait lokasi galian di Kecamatan Beber, yang mana lokasi galian ini selalu dipersoalkan oleh LSM GMBI. Yang mana lokasi galian itu di Desa Patapan dan Desa Beber.

“Rapat ini rapat lanjutan dari rapat sebelumnya dengan GMBI. Untuk itu rapat kali ini harus ada titik temu karena rapat membahas persolan ini tidak pernah selesai,” jelas Subhan.

Menurutnya, persoalan pertambangan di Beber ini harus clear. Karena pihaknya telah melayangkan surat ke pemerintah daerah, termasuk mendatangi ke provinsi namun tidak ada kejelasan. Menurutnya, Negara kita memiliki aturan dan aturan itu  sebagai soko guru bangsa ini, artinya hukum dan aturan itu harus dipatuhi oleh semua orang.

“Dan rekan-rekan DPRD mengusulkan dibentuk pansus, nanti kita rapatkan di internal dulu. Tapi harus diingat kita sepakat Kabupaten Cirebon harus meminimalkan persoalan, karena bila persoalan itu ditumpuk akan jadi bola salju, jadi jangan menabrak aturan dan melanggar aturan yang ada. Mengingat semua potensi sumber daya alam yang ada  untuk dimanfaatkan dan untuk kesejahteraan rakyat bukan kelompok semata,” pungkas Subhan.(Suhanan)

Loading Komentar....
loading...