fajarnews

DPTSP Indramayu Keluarkan Kebijakan Baru Soal Reklame

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 4 April 2017 | 08:05 WIB

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Indramayu mengeluarkan kebijakan baru soal izin reklame untuk mengatur pembayaran pajak, inventarisasi, hingga pemberlakuan zonasi.

Kasie Verifikasi DPTSP, Endang Kusnara mengatakan, di tahun 2017 ini pihaknya memberlakukan kebijakan tentang pemasangan reklame bagi vendor dengan membayar pajak terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan ijin pemasangan.

Hal ini dilakukan untuk menekan para vendor yang nakal, sehingga tidak mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ke depan kami akan turun ke lapangan untuk menindak tegas reklame yang masa izinnya habis. Sedangkan untuk tahun 2016, tengah dikomunikasikan dengan instansi lainnya  guna melakukan inventarisasi,” ungkapnya, Senin (3/4).

Sementara itu, Bidang Pengawas dan Pengendalian (Wasdal) Perizinan, Acep Suherman menuturkan, saat ini tengah disusun keputusan bupati mengenai tata ruang, salah satunya membahas tentang zonasi reklame. Hal itu tentu akan menudahkan Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu dalam melakukan penertiban.

“Regulasi mengenai reklame pada dasarnya dikeluarkan oleh SKPD terkait, seperti pajak di Badan Keuangan Daerah (BKD), zona reklame di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Tata Ruang, serta lainnya. Sehingga DPTSP hanya mengeluarkan izin atas dasar rekomendasi dari masing-masing dinas terkait,” ujarnya.

Dikatakannya, mengingat sedang prosesnya keputusan bupati, bila ada vendor yang masa berlaku kontraknya habis kemudian ingin diperpanjang maka pihaknya hanya bisa merekomendasikan kepada PUPR mengenai zonanya, Satpol PP mengenai keamanan dan penegakan perdanya.

“Jika diperbolehkan, maka kami akan mengeluarkan izinnya, karena kami hanya menjalankan aturan yang dibuat oleh masing-masing SKPD,” ucapnya.

Menurutnya, berdasasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 503, bahwa izin penyelenggaraan reklame adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk menyelenggarakan reklame, baik untuk  dan atas nama sendiri, atau pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, (pihak yang membangun tempat reklame,red).

Sedangkan untuk persyaratanya yaitu surat permohonan dilampiri materai Rp 6000,00, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku, rencana lokasi, dan bentuk utama (bangunan untuk reklamenya seperti apa), foto copy akte pendirian perusahaan berbadan hukum bagi perusaaan yang langsung menangani pekerjaan reklame.

“Juga harus ada  surat rekomendasi dari balai pengawasan jalan provinsi jika menggunakan lahan jalan provinsi. Keputusan Bupati No 503 tersebut akan disandingkan dengan perbup yang saat ini lagi diproses,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam Ketupusan Bupati No 503 itu, juga mengatur spanduk, pasalnya termasuk kedalam jenis reklame insidentil dengan jangka satu bulan, dan reklame permanen dengan masa waktu satu tahun.

“Jumlah reklame yang ada di Indramayu lebih dari seratus, jika dihitung dari timur sampai barat. Meskipun akan adanya zonasi reklame, diyakini tidak akan menurunkan nilai investasi, pasalnya yang akan diatur hanya wilayah perkotaan saja,” pungkasnya. (Agus Sugianto)

 

 

Loading Komentar....
loading...