fajarnews

DPRD Kab. Cirebon Kunker ke Pemkot Cirebon

Redaksi : Iwan Surya Permana | Sabtu, 1 April 2017 | 07:30 WIB

Winarno
Wakil DPRD Kota Cirebon dari PKB, Hj. Yuningsih (kanan) didampingi Wakil Ketua DPRD dari Golkar, Sunandar Priyowudarmo (tengah) memberikan cinderamata kepada Sekda Kota Cirebon, H. Asep Dedi.*

 

Fajarnews.com, CIREBON- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi I dan III Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon di Balai Kota Cirebon, Jumat (31/3).

Dalam kunker tersebut, Wakil Ketua DPRD dari Golkar, Sunandar Priyowudarmo menyebut bahwa kunjungannya tersebut tak ada kaitannya dengan persoalan tapal batas antara Kota dan Kabupaten Cirebon, akan tetapi lebih meningkatkan kerjasama. 

"Pada intinya kunker ini tidak fokus pada masalah perbatasan wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon. Tapi kami lebih makro, yakni melanjutkan kerjasama dengan Pemkot Cirebon terkait berbagai bidang," kata Priyowudarmo saat ditemui fajarnews.com usai kunker berkaitan wilayah perbatasan Kabupaten dan Kota Cirebon serta penyerahan fasos/fasum perumahan. 

Ia menjelaskan, perbatasan itu bukan soal letak geografisnya, akan tetapi lebih kepada kerjasama yang sudah dijalankan antara Kabupaten dan Kota Cirebon yang akan coba dituangkan dalam bentuk tertulisnya.

Ia juga mengaku bahwa masalah perbatasan Kabupaten dan Kota Cirebon itu belum selesai. Namun, kata dia, perbedaan pendapat itu tidak harus menimbulkan perpecahan.

"Kita kunjungan bukan ke situ, mungkin karena lagi ramai kesitu, makanya mengerucut ke situ. Karena kami pada prinsipnya Insyaallah sudah berusaha untuk menyadari masing-masing pemerintah dan biar nanti keputusan final pada Kemendagri seperti apa," bebernya. 

Ia menerangkan, soal perbatasan ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkab Cirebon. Sebab, peran DPRD tidak begitu sentral, dan pihaknya juga menghargai dinamika yang terjadi. 

"Baik batas yang jelas atau belum ada kesepakatan, tetap mereka tidak akan dilupakan terkait pelayanan yang harus diterima," ucapnya. 

Menurutnya, kunker gabungan Komisi I dan III itu ingin memusyawarahkan terutama berkaitan pada fasilitas umum dan sosial yang terletak di perbatasan, tapi banyak hal-hal juga soal kerjasama dalam meningkatkan PAD.

"Meski kota yang kecil, tapi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cirebon di angka Rp 300 miliar, sedangkan PAD Kabupaten Cirebon berada diangka 480 miliar. Jadi beda tipis saja, makanya kita masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat," tuturnya. 

Oleh karena itu, pihaknya ingin bekerjasama dengan Pemkot Cirebon untuk kemudian ditindaklanjuti, yang nantinya akan meningkatkan PAD Kabupaten Cirebon. 

"Soal masalah perbatasan seh mau tidak mau, suka tidak suka. Kita harus ikuti dan laksanakan keputusan hasil Kemendagri," tandasnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Asep Dedi mengungkapkan, pihak kota sudah menentukan pilihan dari tiga opsi yang ditawarkan Kemendagri, namun mengenai keputusannya, baik pemerintah kota maupun Kabupaten Cirebon masih menunggu apa yang akan diputuskan oleh Kemendagri.

"Saya kira dari kita sudah selesai, karena kita sudah memilih poin dalam opsi tersebut, tinggal menunggu keputusan dari Kemendagri saja," jelas sekda.

Sekda menjelaskan, ketiga opsi tersebut merupakan opsi yang ditawarkan, dan Pemerintah Kota Cirebon memilih alternatif poin ke tiga, jadi menurutnya, semua keputusan ada di Kemendagri. "Kita sudah ada upaya verifikasi, masa iya sih," ungkap sekda.

Sekda menambahkan, sebenarnya Kota dan Kabupaten Cirebon ini dalam keseharian sudah saling mengisi satu sama lain, contohnya saja air PDAM, ada sekitar 13.000 warga kabupaten menjadi pelanggan PDAM, begitu pun dari segi persampahan, ada sebagain wilayah kabupaten yang persampahannya masuk dalam pengelolaan kota.

"Untuk pelayanan kita selalu mengupayakan kerjasama antara kota dan kabupaten Cirebon," paparnya. (Winarno/Hasan)

 

 

Loading Komentar....
loading...