fajarnews

Usulan RDKK Pupuk Bersubsidi Disoal

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 27 Januari 2017 | 14:45 WIB

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Upaya pemerintah daerah dalam mendukung kelangsungan usaha kecil dan menengah sebagai penunjang perekonomian di tengah-tengah masyarakat menjadi terkendala. Pasalnya, fasilitas yang sudah disiapkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui keberadaan kios pengecer terkendala oleh proses perizinan yang berbelit.

Informasi yang diperoleh fajarnews.com menyebutkan, salah satu pengecer dan kios saprotan di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Indramayu tidak dapat memperoleh persetujuan usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari UPTD Pertanian Kecamatan Balongan.

Disebabkan keterbatasan kuota dan terpenuhinya kios serta pengecer pupuk plat merah di wilayah Kecamatan Balongan. Padahal keberadaan kios saprotan di wilayah tersebut hanya satu dengan luas lahan pertanian sekitar 204 hektare, namun faktanya oleh Dinas Pertanian luasan lahan di desa tersebut telah dimanfaatkan oleh kios dan pengecer pupuk desa lain.

Raksa Bumi Desa Rawadalem, H. Kasuma menyayangkan kebijakan yang dibuat oleh UPTD Pertanian Balongan yang dengan serta merta memuluskan usulan RDKK bagi beberapa kelompok tani di Desa Rawadalem diberikan kepada Desa Gelarmendala dan desa lainnya. Padahal di wilayah binaanya terdapat kios yang belum memperoleh cadangan pupuk untuk mencukupi kebutuhan masyarakat petani.

"Persetujuan RDKK ini berkaitan erat dengan permohonan perizinan kios, kenapa tidak di setujui," ungkapnya kepada fajarnews.com, Rabu (25/1).

Menurutnya, luas hamparan pertanian di Desa Rawadalem saat ini sekitar 204 hektare yang dikelola oleh lima kelompok tani (poktan), tetapi sangat disayangkan oleh Distan hamparan beberapa poktan diserahkan kepada desa Lain. "Upaya ini akan berdampak pada kurangnya kebutuhan pasokan pupuk untuk masyarakat kami, tidak mungkin petani membeli pupuk di luar desa," terangnya.

Ia mendesak UPTD Pertanian agar selektif dalam penyusunan RDKK bagi kebutuhan pupuk di wilayahnya agar tidak menimbulkan kecurigaan ada dugaan permainan dan monopoli. "Bayangkan sudah terjadi berapa tahun, ini yang harus kita benahi," tuturnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Balongan, Asikin ketika dikonfirmasi membenarkan jika selama ini kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Desa Rawadalem diberikan kepada kios dan pengecer Desa Gelarmendala, mengingat keterbatasan kuota kios yang sebelumnya berjumlah 18 kios. "Sekarang hanya 12 kios dari 10 desa yang ada dan kuota kios untuk Desa Rawadalem sudah tidak ada," katanya.

Ia membenarkan jika kebutuhan pupuk bersubsidi  untuk lahan petani Desa Tegalurung misalnya, kiosnya berada di Desa Sudimampir yang jaraknya melewati tiga Desa. "RDKK Desa Tegalurung untuk kios Sudimampir dan sudah berjalan lama," tuturnya.

Pihaknya menyerahkan pembagian kuota distribusi pupuk bersubsidi kepada PD. Bumi Wiralodra Indramayu (BWI) yang memiliki kewenangan dalam hal pembagian distribusi tanpa melihat siapa yang mengusulkan RDKK tersebut diperuntukan dengan sebenarnya. "Silakan ke PD BWI yang membagi kuota pupuk bersubsidi, untuk saat ini Kecamatan Balongan dibatasi 12 kios," kilahnya.

Pemilik kios, Syamsul Hadi sangat kebingungan dengan proses perizinan kios dan permohonan perizinan yang menyulitkan dirinya sebagai masyarakat yang baru memulai usaha perdagangan saprotan. 

IHSAN

 

Loading Komentar....
loading...