fajarnews

Pembangunan MCK Plus Mangkrak

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 27 Januari 2017 | 10:45 WIB

Ihsan
Kondisi bangunan MCK Plus di Desa Gelarmendala, Kecamatan Balongan yang belum dilengkapi fasilitas PDAM, aliran listrik, pagar pengaman dan dukungan fasilitas lainnya.*

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Pembangunan MCK Plus dan Ipal Komunal Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)di Kabupaten Indramayu, yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 senilai Rp 500 juta, kini tidak dapat dilanjutkan pembangunannya disebabkan anggaran dari pusat tidak dapat diserap. Kondisi ini terjadi di beberapa desa di Indramayu.

Pantauan fajarnews.com, Kamis (26/1), bangunan MCK yang terletak di Desa Gelarmendala, Kecamatan Balongan  yang memiliki beberapa ruang kamar mandi tersebut belum dilengkapi fasilitas PDAM, aliran listrik, pagar pengaman dan dukungan fasilitas lainnya.

Kondisinya saat ini baru berdiri bangunan tanpa dilengkapi fasilitas pendukung lainnya, disebabkan kucuran dana dari DAK APBN tidak dapat diserap.

Sehingga berdampak, masyarakat setempat belum bisa menikmati tujuan dari DAK SLBM salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi terkait pencapaian salah satu target MDG’s pada tahun 2016, yaitu menurunkan sebesar 50% dari jumlah penduduk yang belum memiliki akses pada air minum dan sanitasi dasar.

Kuwu Gelarmendala selaku penanggungjawab Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Rokim ketika dikonfirmasi di kediamannya belum lama ini membenarkan jika pelaksanaan pembangunan MCK Plus dan Ipal Komunal Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat(SLBM) tidak bisa dituntaskan pekerjaanya, dikarenakan terdapat keterlambatan pembuatan laporan perkembangan fisik bangunan.

”Prosesnya panjang Desa Gelarmendala mendapatkan program bantuan itu, pada saat dana turun posisinya sudah di penghujung tahun,” tuturnya.

Menurutnya, pada saat proses pekerjaan awal pihaknya selalu berkordinasi dengan Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu, bahkan bisa dipastikan anggaran akan berangsur turun secara total, namun hingga saat ini dana sisa pencairan termin ketiga dan empat tidak dapat diserap karena keterlambatan laporan SPJ.

“Saya yang sudah keluar modal untuk mengejar target pekerjaan, dapat pinjam dulu dari pihak ketiga, ternyata tidak bisa dicairkan termin berikutnya,” ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya setelah kordinasi dengan dinas terkait, akan dijanjikan untuk penyelesaian bangunan tersebut dibantu oleh APBD Indramayu pada tahun 2017. ”Fasilitas MCK itu belum bisa dinikmati oleh masyarakat, karena sarana pendukungnya belum lengkap,” paparnya.

Sementara itu, Mantan Kabid Perumahan Dinas Cipta Karya Indramayu, Yudi Suswanto Krisnawan ketika ditemui di kantor Dinas Pekerjaan Umum membenarkan jika program MCK plus tahun 2016 ini termasuk di Desa Gelarmendala baru bisa menyerap anggaran sekitar 40 persen.

Hal itu terjadi karena adanya keterlambatan laporan pekerjaan pada tahap pencairan termin berikutnya. ”Banyak hal-hal teknis administrasi yang menjadi kendala sehingga dana DAK tidak dapat diserap seluruhnya,” terangnya.

Ia berharap, program kelanjutan pembangunan itu ditindaklanjuti oleh Pemkab Indramayu untuk menganggarkan pada APBD 2017 nanti. “Mudah-mudahan di tahun 2017 APBD bisa membantu, kendati terjadi perubahan SOTK,” pinta Yudi.

Jadi Tempat Usaha Dagang

Keberadaan MCK Plus luncuran program pemerintah pusat di wilayah Kecamatan Sukagumiwang dan beberapa tempat MCK lainnya di Indramayu mubazir dan tidak diperuntukan sebagaimana mestinya.

Bahkan keberadaanya saat beralihfungsi bukan untuk pusat kegiatan mandi cuci dan kakus masyarakat, tetapi saat ini sebagai tempat usaha dagang masyarakat setempat, bahkan yang lebih unik lagi berdirinya bangunan MCK tersebut dengan status tanah yang diduga masih belum jelas, apakah sebagai lahan hibah atau tanah aset desa dengan pinjam pakai.

Sumber fajarnews.com menyebutkan, berdirinya bangunan MCK tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2010 silam, namun hingga sekarang tidak ditindaklanjuti oleh dinas terkait, bahkan terkesan program itu dijadikan sebagai sarana untuk menghilangkan kucuran dana dari pemerintah pusat dan ajang bancakan.

“LSM punya gawe jual program sejak tahun 2009, sebagai motivator sekup nasional, pelatihan per provinsi di hotel berbintang, uang saku motivator plus tim teknis fasilitas hotel satu minggu bisa diselesaikan dalam tiga hari, miliaran rupiah anggaran negara tercecer,” ungkap sumber.

Bahkan, tidak aneh jika hasilnya program tersebut tidak sesuai harapan semua pihak termasuk ada yang saat ini dijadikan sebagai pusat kegiatan usaha dagang masyarakat, karena memang sudah tidak ada yang bertanggungjawab.

“Silakan dicek dan tinjau program MCK itu hadir setiap tahun sejak 2009, bisa dilihat saat ini, apakah masih berfungsi? Kalupun ada hanya beberapa desa saja,” tuturnya.

IHSAN

 

Loading Komentar....
loading...