fajarnews

Upaya Saling “Menghabisi” Warnai Perubahan AKD

Redaksi : Fatianto Fadhillah | Kamis, 26 Januari 2017 | 16:45 WIB

Fajarnews.com, KUNINGAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan Rana Suparman angkat bicara menyikapi pengunduran diri anggota Fraksi Golkar dan Demokrat dari unsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Bagi Rana, ketidakpuasan kedua fraksi karena tidak mampu duduk di pucuk pimpinan AKD, dan menyikapinya dengan menarik mundur masing-masing anggotanya dari unsur pimpinan itu, bukan sebuah masalah. Menurutnya, dirinya tidak bisa memaksakan keinginan dan kehendak kedua fraksi tersebut.

“Tidak masalah. Kita tetap jalan. Dan mereka juga punya kewajban mengabdikan diri pada negara. Sebagaimana diatur tata tertib, mereka wajib berhimpun dalam kelengkapan dewan. Hanya tidak menjadi pimpinan AKD saja,” kata Rana di DPRD Kuningan, beberapa waktu lalu.

Dia juga menjawab anggapan mengenai penilaian tidak adanya proporsionalisme dalam perubahan AKD sebagaimana diharapkan Fraksi Demokrat. Rana menegaskan, dalam perubahan AKD tidak mesti berdasar pada proporsionalitas, melainkan kepada bagaimana jalinan komunikasi selama proses pembuatan kesepakatan dilalui dengan baik.

“Kami di PDI Perjuangan bukan penentu segala kebijakan. Walaupun ada sepuluh kursi, kami tetap sama dengan fraksi-fraksi yang lain. Kami juga butuh dan mengharapkan dukungan. Butuh teman taktis dari seluruh kekuatan yang ada di gedung dewan ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, komunikasi pasti kami lakukan, walaupun porsinya terbatas,” tuturnya.

Kemudian, dia juga membantah penilaian Fraksi Demokrat yang menganggap perubahan AKD kali ini merupakan upaya “menghabisi” yang dilakukan PDI Perjuangan. Menurut Rana, penilaian adanya upaya itu seharusnya dikembalikan pada perjalanan sejarah DPRD sejak ditetapkan usai Pemilihan Legislatif periode 2014 silam.

“Siapa yang akan menghabisi. Kita yang dari dulu mau dihabisi biasa saja. Tidak marah. Tidak ada saling menghabisi,” tuturnya.

Sebelumnya, perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ditetapkan, Senin (16/1), berujung polemik. Dua fraksi yang dihitung besar, Demokrat dan Golkar, tidak menerima hasil keputusan itu dan menarik diri masing-masing anggotanya dari ketetapan tersebut.

Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat H. Toto Hartono. Selain menarik mundur salah satu anggotanya dari posisi Sekretaris Komisi II, pihaknya juga melakukan perubahan posisi seluruh anggotanya yang dinilai ditempatkan tanpa musyawarah.

“Saya kira semua partai akan melakukan hal yang sama kalau kondisinya seperti ini. Bukan berarti meniru-niru. Karena dalam menentukan pimpinan AKD memang harus dilakukan secara professional dan proporsional. Harus melihat siapa partai pemenang dalam Pemilu,” kata Toto di Sekretariat DPD Demokrat didampingi para anggotanya.

Toto menyebutkan, jika dilakukan proporsional, Demokrat yang memperoleh suara 48.186, masuk urutan kelima partai pemenang dalam Pemilu 2014 setelah PDIP 119.159 suara, Golkar 83.890 suara, PAN 69.029 suara, dan PKS 55.767 suara. Karena itu, menurutnya, kalau dilakukan secara proporsional, fraksinya harus menduduki salah satu pucuk pimpinan dalam perubahan AKD kali ini.

“Proporsionalisme ini berlaku atas perolehan masing-masing partai dalam Pemilu. Bukan berdasar fraksi gabungan. Walaupun sama-sama lima kursi, antara kami dengan PKS dan PKB, yang harus jadi acuan adalah jumlah suara Pemilu,” tuturnya.

Pantauan Fajarnews.com, selain dilakukan Fraksi Demokrat, upaya penarikan anggota dan roling ulang AKD dilakukan juga oleh Fraksi Partai Golkar. Hal itu terbukti, sebagaimana surat yang disampaikan Golkar kepada Bagian Persidangan DPRD Kuningan Nomor 01/FPG.DPRD/I/2017 Tanggal 17 Januari 2017.

SOPANDI

Tags: Kuningan AKD DPRD
Loading Komentar....
loading...