fajarnews

Demokrat dan Golkar Tarik Anggotanya dari AKD Baru

Redaksi : Iwan Surya Permana | Kamis, 19 Januari 2017 | 08:52 WIB

Sopandi
Ketua dan Anggota Fraksi Partai Demokrat foto bersama usai melakukan pertemuan media di Sekretariat DPD Demokrat di Jl. Soekarno Hatta Kuningan, Rabu (18/1).*

Fajarnews.com, KUNINGAN- Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ditetapkan, Senin (16/1), berujung polemik. Dua fraksi di antaranya, Demokrat dan Golkar, tidak menerima hasil keputusan itu dan menarik diri masing-masing anggotanya dari ketetapan baru tersebut.

Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat H. Toto Hartono, Rabu (18/1) kepada wartawan.  Menurutnya, selain menarik salah satu anggotanya dari posisi Sekretaris Komisi II, pihaknya juga melakukan perubahan posisi seluruh anggotanya yang ditempatkan tanpa musyawarah terlebih dahulu.

“Saya kira semua partai akan melakukan hal yang sama kalau kondisinya seperti ini. Bukan berarti meniru-niru. Karena dalam menentukan pimpinan AKD memang harus dilakukan secara professional dan proporsional. Harus melihat siapa partai pemenang dalam Pemilu,” kata Toto di Sekretariat DPD Demokrat didampingi para anggotanya.

Adapun nama-nama anggota Fraksi Demokrat yang kembali dirolling itu, di antaranya, H. Toto Hartono dari Komisi IV menjadi anggota Komisi I, H. Yayat Ahadiyatna dari Komisi I menjadi anggota Komisi III, Saldiman Kadir dari Komisi II menjadi anggota Komisi I, Hj. Titi Noorbandah dari Komisi I menjadi anggota Komisi IV, dan Jajang Nuramin dari Komisi II menjadi anggota Komisi II.

Toto menyebutkan, jika dilakukan proporsional, Demokrat yang memperoleh suara 48.186, masuk urutan kelima partai pemenang dalam Pemilu 2014 setelah PDIP 119.159 suara, Golkar 83.890 suara, PAN 69.029 suara, dan PKS 55.767 suara. Karena itu, menurutnya, kalau dilakukan secara proporsional, fraksinya harus menduduki salah satu pucuk pimpinan dalam perubahan AKD kali ini.

“Proporsionalisme ini berlaku atas perolehan masing-masing partai dalam Pemilu. Bukan berdasar fraksi gabungan. Walaupun sama-sama lima kursi, antara kami dengan PKS dan PKB, yang harus jadi acuan adalah jumlah suara Pemilu,” tuturnya.

Penarikan anggota dan rolling yang dilakukan Fraksi Demokrat itu, dilakukan juga oleh Fraksi Partai Golkar. Sebagaimana surat yang disampaikan kepada Bagian Persidangan DPRD Kuningan Nomor 01/FPG.DPRD/I/2017 Tanggal 17 Januari 2017. Dalam surat itu Fraksi Golkar menarik H. Dudi Pamudji dari posisi Wakil Ketua Komisi IV dan melakukan perubahan posisi anggota lainnya tidak berdasar hasil perubahan AKD yang dilakukan satu hari sebelumnya.

Dalam surat yang ditandatangani langsung Ketua Fraksi Saw Tresna Septiani dan Sekretaris H. Yanto Badriyanto itu, Fraksi Golkar, menugaskan H. Dudi Pamudji menjadi utusan partai di anggota Komisi I dan menugaskan H. Yanto Badrianto, yang awalnya di Komisi I untuk menempati Anggota Komisi IV.

SOPANDI

 

Loading Komentar....
loading...