fajarnews

Wakapolres Pimpin Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 11 Januari 2017 | 12:45 WIB

Suhanan
Bupati Cirebon H. Sunjaya Purwadisastra didampingi Wakapolres Cirebon Kompol Bonifacius Surano memberikan penjelasan seusai mengukuhkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (pungli) Kabupaten Cirebon.*

Fajarnews.com, CIREBON- Bupati Cirebon, H Sunjaya Purwadisastra akhirnya mengukuhkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Cirebon, di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (10/1).

Unit ini berisikan  berbagai intitusi, baik unsur pemerintah daerah, kepolisian dan kejaksaan. Setelah dikukuhkan unit ini akan memberantas praktik pungutan liar yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

Pengukuhan ini sesuai SK Bupati Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 dan Ketua Pelaksana dijabat oleh Wakapolres Cirebon, Kompol Bonifacius Surano. Sedangkan, Inspektur Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala  menjabat sebagai Wakil Ketua beserta Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), H Kalinga dan juga Kasie Intel Kejaksaan Negeri Sumber, Irvan Efendi.

Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Cirebon ini meliputi sejumlah kelompok kerja yang dibagi menjadi empat unit yaitu Pokja Intelejen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi. Sedangkan untuk tim unit saber pungli di lapangan, dibagi kedalam dua tim yang masing-masing meliputi wilayah kerja terpisah.

Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra mengatakan, pembentukan unit ini semata-mata dilakukan untuk memberantas semua praktek pungutan liar yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dan tidak hanya yang terjadi di lingkungan pemkab, namun juga  unit ini bergerak di semua elemen yang ada.

“Kalau ada wartawan yang melakukan pungli juga akan kita tangkap seperti di daerah lain. Ini tidak khusus di pemda saja tetapi di semua instansi termasuk TNI, Polri, Kejaksaan dan intansi lainnya,” tegas Sunjaya kepada sejumlah wartawan.

Setelah dikukuhkan, pemkab segera akan menyediakan kantor serta kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh unit ini. Hanya saja, bupati mengatakan penyediaan tersebut baru bisa dilakukan pada APBD Perubahan Tahun 2017.

“APBD murni sudah disahkan dan kita belum anggarkan sehingga baru bisa kita anggarkan pada perubahan nanti,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungutan Liar  (Pungli) Kabupaten Cirebon, Kompol Bonifacius Surano mengakatan, setelah dikukuhkan, unit pemberantasan pungli akan langsung bergerak di lapangan. Di mulai oleh kelompok intelejen yang akan mencari kejadian pungli di lapangan.

“Kita sistemnya langsung tersambung dengan pusat dan nanti apabila sudah ada laporan dari tim di lapangan, maka kita dari unit ini akan melaporkan kepada bupati untuk meminta petunjuk selanjutnya,” ungkap Boni.

Menurutnya, pembentukan unit ini sudah sesuai dengan semangat pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI. Oleh sebab itu, tim di daerah akan langsung bergerak guna memberantas pratek pungli yang meresahkan masyarakat. “Setelah dikukuhkan kita akan langsung bergerak. Tidak ada waktu santai buat unit ini,” katanya. 

SUHANAN

 

Loading Komentar....
loading...