fajarnews

Relokasi Pabrik Batu Alam Tertunda

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 11 Januari 2017 | 07:45 WIB

Suhanan
Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon bersama Baperlitbangda dan DLHD meninjau lokasi yang direncanakan sebagai tempat relokasi pabrik batu alam di Kecamatan Dukupuntang.*

Fajarnews.com, CIREBON- Sampai saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon belum bisa menuntaskan persoalan limbah batu alam. Rencana relokasi pun belum juga terwujud walaupun pemda telah membebaskan lahan seluas 4,2 hektare di wilayah Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang yang direncanakan sebagai lokasi relokasi pabrik-pabrik batu alam.

Jumlah pengusaha batu alam pun setiap tahun terus bertambah di sejumlah wilayah. Pemda tak dapat mengunci pergerakan pertumbuhan industri batu alam yang kian menjamur ini. Padahal, dampak dari limbah batu alam sudah sangat merugikan masyarakat terutama para petani yang terdampak limbah tersebut.

Kondisi itu pun diakui Kasubid Perumahan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Kabupaten Cirebon, Dadang Juanedi. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja bersama komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang,  Selasa (10/1)

Menurutnya, persoalan industri batu alam ini dianomalikan menjadi tiga tipe, yang pertama tidak punya lahan dan lokasinya pun melanggar (sempadan sungai, pinggir jalan, red) dan tidak punya Instalasi Pembuangan Air Limbah (Ipal). Kemudian yang kedua adalah, pengusaha mempunyai lahan, tapi tidak mempunyai Ipal. sedangkan tipe yang terakhir, punya lahan sendiri dan punya Ipal.

Dari tiga tipe ini, kata Dadang, mayoritas pengusaha batu alam tidak mempunyai Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), baik itu IPAL secara peroarangan maupun secara bersama-sama atau IPAL Komunal. Kondisi inilah yang membuat wilayah tersebut tercemar, hingga ke hilir.

“Selain IPAL mereka juga  tidak mempunyai izin. Sehingga kami merasa kesulitan untuk melakukan pendataan, karena jumlahnya terus bertambah,” terang Dadang, saat berdialog dengan rombongan komisi III DPRD Kabupaten Cirebon saat meninjau lokasi yang direncanakan untuk relokasi industri batu alam.

Di tahun 2017 ini, pihaknya baru akan membuat Detail Engineering Design (DED) di lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah seluas 4,2 hektar dengan biaya pembebasan lahan senilai Rp10 miliar.

“Pembebasan lahan itu dilakukan selama dua kali. di tahun 2015, pembebasan lahan 3,6 ha dengan anggaran Rp8,5 ha. Sedangkan, di tahun 2016 pembebasan lahan 0,6 ha dengan anggaran Rp1,7 miliar. Sementara anggaran untuk pembuatan DED Rp300juta,” bebernya.

Sementara itu Kasubid Penataan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Cirebon, Iman Hidayat menambahkan, data terakhir jumlah pengusaha batu alam di tahun 2014 itu kurang lebih ada 344. “Yang jelas data sampai tahun 2017 yang ada di kami mengalami penambahan,” tambah Iman.

Di tempat yang sama,  Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan ST menegaskan, pemerintah daerah harus mengunci gerak pertumbuhan industri batu alam. Jika, tidak maka proses relokasi pun akan sia-sia.

“Ketika pemerintah daerah berhasil melakukan relokasi. Maka, kita bisa menggugat Kabupaten Majalengka, karena sudah melakukan pencemaran lingkungan di Kabupaten Cirebon. Artinya starting relokasi ini untuk menghindari pencemaran lingkungan,” ucapnya.

SUHANAN

 

 

Loading Komentar....
loading...