fajarnews

Anggota DPRD Indramayu Laporkan Empat Unsur Pimpinan ke BK dan Gubernur

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 11 Januari 2017 | 10:45 WIB

Agus Sugianto
Anggota DPRD Indramayu melaporkan empat unsur pimpinannya ke BK atas dugaan pelanggaran kode etik sebagai anggota DPRD.*

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu  dilaporkan oleh anggotanya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Indramayu dan Gubernur, Selasa (10/1). Kempat unsur pimpinan DPRD Indramayu tersebut yakni Taufik Hidayat sebagai Ketua DPRD, Ruslandi, H. Abas Abdul Djalil serta H. Kasar Basari sebagai Wakil Ketua DPRD. Mereka dilaporkan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik sebagai anggota DPRD Indramayu.

Keempat unsur pimpinan tersebut dianggap dengan sengaja dan kondisi sadar mengubah keputusan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD serta Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu No 3 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD serta tentang pedoman tata beracara badan kehormatan DPRD dan keputusan DPRD no 171.1/17/kep/DPRD/2015 tentang penetapan pimpinan dan keanggotaan badan pembentukan peraturan daerah DPRD Indramayu dengan Keputusan Pimpinan Nomor 170/08/KP/DPRD/Tahun 2016.

Menurut salah satu anggota DPRD Indramayu, H. Abdulrohman, pihaknya menyoroti empat orang pimpinan secara eksplisit  yang telah mengubah sebagian isi dari peraturan tata tertib DPRD pasal 52 ayat 2 dalam hal mitra kerja komisi-komisi hanya berdasarkan keputusan pimpinan tanpa melalui mekanisme yang benar.

"Saya berharap DPRD lebih baik dan menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang ada yakni tata tertib yang telah disepakati sesuai ketentuan yang telah kita sepakati. Kita memang harus betul betul membiasakan kebenaran jangan membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang  sudah dijalankan sebelumnya," ungkapnya.

Dikatakannya, peraturan DPRD harusnya diubah melalui peraturan DPRD lagi, sedangkan yang terjadi sekarang peraturan DPRD Indramayu Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD pasal 52 ayat 2 hanya diubah dengan keputusan empat unsur pimpinan tidak melalui pansus.

"Dan ini menyalahi aturan, karena mengubah, menambahkan, sepenggal, satu bagian, bab, satu paragraf, satu ayat. Itu mengubahnya harus dengan peraturan satu level tidak boleh dengan yang lebih rendah, apalagi keputusan pimpinan," jelasnya.

Menurutnya keempat pimpinan ini dengan sadar menandatangani peraturan tersebut pada tanggal 15 Desember 2016 dan memaksa anggota untuk menuruti peraturan tersebut.

Sementara itu, Anggota Badan Kehormatan DPRD Indramayu Mislam mengaku akan menyampaikan laporan ini kepada pimpinan BK untuk ditindaklanjuti. "Laporan ini nanti kami sampaikan kepada pimpinan kami, kemudian setelah itu kita akan tindaklanjuti dan dibahas dalam BK," pungkasnya.

AGUS SUGIANTO

Loading Komentar....
loading...