fajarnews

Ditawari CPNS, Calon Balakar Diminta Bayar Rp25 Juta

Redaksi : Fatianto Fadhillah | Selasa, 10 Januari 2017 | 09:45 WIB

Fajarnews.com, CIREBON - Rekrutmen Illegal tenaga Bantuan Relawan Kebakaran (Balakar) pada 2016 lalu tercium aroma pungutan liar (pungli) terhadap 200 tenaga kerja. Tak tanggung-tanggung, menurut informasi berkembang per orang diminta membayar uang hingga Rp25 juta agar bisa diterima kerja di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (KPBD/Dinas Pemadam Kebakaran).

Salah seorang PNS di Kota Cirebon yang enggan disebutkan namanya, secara terang-terangan memberikan informasi terkait rekrutmen Balakar, lantaran anak dan dua keponakannya menjadi korban lowongan tanaga pemadam kebakaran di lingkungan Pemkot Cirebon. Dirinya mengaku khawatir dipecat karena anak dan kedua keponakannya itu masih bekerja di Dinas Damkar. Dikatakannya, agar diterima saat rekrutmen tenaga pemadam kebarakan itu per orang dimintai uang sebesar Rp25 Juta, karena tergiur diiming-imingi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Saya khawatir anak dan dua keponakan saya dipecat, karena masih bekerja di sana (Damkar). Jadi, uang yang sudah keluar untuk diterima kerja itu Rp75 juta,” katanya, Senin (9/1).

Meskipun status rekrutmennya hanya sebagai sukarelawan, dikatakannya, akan tetapi jika dijadikan menjadi CPNS itu dirinya sanggup membayar uang yang tidak sedikit. Dirinya mengakui, pembayaran uang rekrutmen itu tanpa disertai dengan kuitansi resmi, akan tetapi berdasar pada saling percaya. Bahkan, nominal uang tersebut belum termasuk seragam resmi dinas.

“Uang itu belum termasuk seragam, untuk seragam damkar lengkap itu harus membayar lagi Rp1 juta,” keluhnya.

Disebutkan, 200 tenaga pemadam kebakaran itu mulai masuk kerja pada Maret 2016 lalu, dan mulai Desember 2016 tenaga pemadam kebarakan itu mulai menerima gaji sebesar Rp500 ribu, akan tetapi per Januari belum mendapat gaji karena tidak dianggarkan oleh APBD Kota Cirebon karena bermasalah.

“Belum dapat gaji bulan Januari ini, jelas saya khawatir. Apalagi ramai diberitakan tenaga damkar ini terancam dipecat,” tuturnya.

Seperti yang diungkapkan Asisten Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan, Agus Mulyadi memastikan bahwa rekrutmen Balakar itu ilegal. Mengingat sampai saat ini pemerintah Kota Cirebon tidak pernah mengeluarkan surat SK apa pun untuk penambahan pegawai atau tenaga honorer. Jumlah tenaga pemadam kebakaran yang berjumlah sangat gemuk untuk sekelas Damkar, menyisakan pertanyaan dari sejumlah pihak bahwa bagaimana proses rekrutmen dan siapa yang melegalkan penambahan pegawai tanpa sepengetahuan Wali Kota Cirebon.

Dirinya mengaku sudah menelusuri dokumen pengesahan atau SK untuk penambahan tenaga balakar. Akan tetapi, hasilnya memang tidak ada satu pun surat keputusan untuk melegalkan rekrutmen penambahhan tenaga damkar. Bahkan, dirinya memastikan jika Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis tidak mengeluarkan SK untuk mengesahkan rekrutmen tenaga Balakar

“Pak Wali tidak mengeluarkan surat apapun. Jadi, otomatis tidak ada SK secara resmi yang dikeluarkan dari Pemerintah Kota Cirebon,” ujarnya.

WILDAN

Tags: CPNS Balakar
Loading Komentar....
loading...