fajarnews

Soal Adendum Proyek DAK, Kepala DPUPESDM Siap Pasang Badan

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 27 Desember 2016 | 10:00 WIB

Wildan
Salah satu hasil pekerjaan kontraktor pemenang lelang proyek peningkatan infrastruktur jalan di Kota Cirebon melalui anggaran DAK 2016 yang tidak mampu menyelesaikan 100 pekerjaannya. Kini mereka bisa menyelesaikan pekerjaan setelah mendapatkan addendum dari Pemkot Cirebon, meski hal itu diprotes ba

 

Fajarnews.com, CIREBON- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Kota Cirebon, Budi Raharjo siap pasang badan terkait kebijakannya menerima usulan addendum (penambahan klausul) dari para kontraktor pemenang lelang proyek peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2016.

Ia mengaku siap diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kebijakannya memberikan tambahan waktu (perpanjangan kontrak), para kontraktor proyek DAK yang tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan itu.

Dirinya yakin, bahwa keputusan Pemerintah Kota Cirebon itu sudah melalui proses tahapan yang benar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Budi mengatakan, keputusan perpanjangan kontrak para kontraktor proyek DAK itu, sudah sesuai dengan kajian hukum pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

“Kami bersama tim sudah membahasnya, dan keputusan yang diambil sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan baik dan buruknya,” kata Budi, saat dihubungi fajarnews.com, Senin (26/12).

Dijelaskannya, merujuk pada pasal 21 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Ia juga menyebut, pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

Budi menjelaskan, apabila mengambil pemutusan kontrak pekerjaan yang sudah dilakukan penyedia dengan progres pekerjaan yang tidak optimal, maka akan berdampak pada terganggunya kepentingan umum, sesuai Pasal 22 PMK No 92/2015 tentang Pelaksanaan DAK. Disebutkan, sampai akhir tahun 2016 masih terdapat sisa DAK tambahan, baik yang output kegiatan sudah sesuai dengan target maupun yang masih belum mencapai target.

“Apabila mengambil keputusan pemutusan kontrak, akan berdampak penundaan pada anggaran perubahan 2017 nanti, yang belum selesai belum dapat langsung dilelangkan pada tahun anggaran 2017. Apakah pemkot punya anggaran,” katanya.

Menurutnya, jika realisasi lelang ulang sesuai Pasal 22 PMK No92/2015 dialokasikan pada 2018, apabila wali kota mencalonkan kembali sebagai peserta pemilukada, maka harus mengambil cuti.

“Kalau lihat kasus di DKI Jakarta saat ini, apakah plt akan mau melelangkan peoyek? Contoh kasus Plt Gubernur DKI, infrastruktur saat ini akan terbengkalai selama 2 tahun,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis mengatakan, keputusan memperpanjang kontrak para pemenang lelang proyek DAK tersebut, penuh pertimbangan baik buruk dan buruk demi kebaikan masyarakat Kota Cirebon. Azis menegaskan, keputusan menerima ajuan adendum dari para pemenang tender tersebut, untuk menghindari stagnasi pekerjaan.

Karena, menurut Azis, jika sampai kontraktor proyek itu langsung diputus kontraknya, maka dipastikan pekerjaannya bisa terbengkalai hingga satu tahun, bahkan lebih.

“Apa yang menjadi keputusan kami, yaitu memperpanjang kontraktor proyek DAK itu mempertimbangkan baik dan buruknya. Kegaduhan di DPRD kemarin, tidak apa-apa saya dan anak buah dihujat habis-habisan. Tapi, keputusan ini saya tidak rela jika sampai masyarakat dirugikan karena keadaan jalan di Kota Cirebon semrawut dan terbengkalai,” tegasnya. 

WILDAN

 

 

Loading Komentar....
loading...