fajarnews

Ingkari Kesepatakan, Kepala DPUPESDM Dihujani Hujatan

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 23 Desember 2016 | 11:15 WIB

Wildan
Kegaduhan saat rapat audiensi terkait pelaporan progres pengerjaan proyek DAK Rp96 di aula Griyaswala DPRD KOta Cirebon. Kepala DPUPESDM Budi Raharjo (biru) digeruduk kelompok masyarakat karena keputusannya memberikan adendum kepada para kontraktor.*

 

Fajarnews.com, CIREBON- Rapat pelaporan progres proyek peningkatan proyek infrastruktur jalan dan jembatan bernilai total Rp 96 miliar, yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), berubah menjadi penghakiman kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Kota Cirebon, Budi Raharjo, Kamis (22/12).

Budi mendapatkan hujan hujatan dari sejumlah kontraktor rekanan Pemkot Cirebon, setelah mengakui pihak DPUPESDM menandatangani adendum perpanjangan kontrak untuk para kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas.

Padahal, sebelum-sebelumnya DPRD dan Pemerintah Kota Cirebon bersepakat untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan perpanjangan kontrak kepada pihak ketiga, yang dalam catatannya masih banyak proyek yang tidak sesuai dengan komitmen awal, yakni tidak memenuhi standar spesifikasi serta pengerjaan tidak sampai 100 persen dari waktu yang sudah ditentukan.

Rapat dengar pendapatan di Aula Griyasawala, antara anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon, DPUPESDM, Kadin, Forjakon dan sejumlah kelompok masyarakat itu pun berlangsung gaduh. Kelompok masyarakat yang mewakili kontraktor lokal, tidak terima dengan jawaban dari pihak DPUPESDM yang terlalu berbelit-belit, untuk menyimpulkan progres akhir dari proyek DAK Rp 96 miliar yang sudah habis batas waktu pekerjaannya, pada 21 Desember lalu.

“Proyek DAK yang dikerjakan selama satu bulan itu banyak yang belum selesai, kami punya datanya. Ada juga kontraktor yang mengerjakan pembetonan jalan hanya dengan satu rangka. Itu jelas sudah menyalahi aturan. Pak Kepala PU harusnya jangan tandatangani addendum dulu,” seru perwakilan masyarakat saat forum berlangsung, Kamis (22/12).

Kekecewaan atas keputusan sepihak DPUPESDM yang sudah menandatangani addendum perpanjangan kontrak membuat kecewa DPRD, Kadin Kota Cirebon, serta Forjakon. Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon, Watid Syahriar menyesalkan sikap DPUPESDM tersebut.

Watid mengaku heran, karena dari awal, para kontraktor pelaksana proyek DAK yang mayoritas berasal dari luar Kota Cirebon itu, sudah jelas-jelas membandel. Sehingga dirinya mempertanyakan sikap DPUPESDM yang malah memberikan toleransi waktu pengerjan proyek.

“Kenapa malah memperpanjang kontraknya? Mereka jelas-jelas melanggar komitmen pekerjaan, kok malah diperpanjang,” kata Watid.

Diketahui, sedikitnya ada tiga kontraktor pemenang tender proyek Rp 96 miliar yang jelas-jelas sudah melanggar. Hal itu karena, ketiga kontraktor itu tidak mengerjakan proyek sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Sesuai komitmen awal, seharusnya mereta tidak diperpanjang dan bahkan diputus kontraknya dari daftar rekanan Pemkot Cirebon.

“Terkait dengan hal ini, kami akan merekomendasikan tiga hal, yaitu pemutusan kontrak semua kontraktor pekerja DAK. Kedua, tidak membayar pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan ketiga, meminta pengerjaan itu harus diaudit oleh BPK. Rekomendasi akan kami sampaikan ke ketua DPRD,” tegasnya.

Watid menambahkan, soal keputusan addendum oleh DPUPESDM itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Sebab, adendum bisa dijalankan apabila pekerjaan kesalahan kontraktor dikarenakan faktor alam, bukan kesengajaan. Pemberlakuan addendum pun harus penuh pertimbangan yang rasional. Menurutnya tidak bisa asal memberikan addendum tapi tidak memberikan batas waktu pelaksanaan addendum itu berapa hari.

“Saya kira pemberian addendum yang sudah ditandatangani itu sangat tidak rasional. Apalagi pemberian adendum itu berlaku bagi semua kontraktor yang mengerjakan proyek DAK. Ini kan aneh,” tukasnya.

Sementara Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Cirebon, Yuyun Wahyu Kurnia pun menyesalkan keputusan dari pihak DPUPESDM yang sudah menandatangani addendum. Alasan Budi Raharjo yang mengatakan bahwa addendum itu bisa diberikan karena saat pengerjaan tidak ada stok material bangunan, ditambah dengan cuaca yang tidak mendukung pekerjaan, sebagai alasan yang tidak bisa diterima. Karena pada awal perjanjian pun para kontraktor sudah menyanggupi komitmen pelaksanannya.

“Awal perjanjiannya, para kontraktor sudah komitmen menyanggupinya. Pada klausul perjanjian, disebutkan kontraktor pemenang tender itu harus lebih dulu menyediakan material konstruksi bangunan. Termasuk menyusun perencanaan konstruksinya,” tegasnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Forum Jasa Konstruksi (Forjakon), Heri Hermawan mengaku sangat kecewa dan kaget jika adendum perpanjangan sudah ditandatangani. Padahal sebelumnya sudah disepakatai jika pertemuan bersama untuk audiensi ini adalah untuk membicarakan progres hasil pengerjaan para kontraktor yang sudah batas waktunya. Akan tetapi, belum juga disebutkan sanksi bagi kontraktor yang sudah melanggar aturan pengerjaan DAK itu, pihak DPUPESDM malah sudah menandatangani addendum itu.

 “Banyak kontraktor yang sudah menyalahi spesifikasi pengerjaan proyek DAK. Pengerjaan pun dua bulan belum dilaksanakan, karena kontraktor menunggu uang muka 20 persen dari pekerjaan. Ini bagaimana akan selesai. Saya rasa keputusan itu harus dicabut kembali,” terangnya.

Usai audiensi berlangsung, Kepala DPUPESDM Budi Raharjo terburu-buru langsung menuju ke mobil dan enggan dimintai keterangan oleh awak media. 

WILDAN

 

Loading Komentar....
loading...