fajarnews

Walikota Cirebon Tandatangani Perwali Terkait Bongkar Muat Batu Bara

Redaksi : Eko Purnomo | Rabu, 7 Desember 2016 | 23:11 WIB

WILDAN IW
Aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon.

Fajarnews.com, CIREBON - Peraturan Wali (Perwali) Kota Cirebon tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) khusus untuk kompensasi dari para pelaku usaha batubara di Pelabuhan Cirebon sudah ditandatangani Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis.  Setelah Perwali TJSL yang sudah ditandatanganinya itu, Dirinya menjamin dana CSR dari para pengusaha bongkar muat batubara bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan publik Kota Cirebon.

“Perwali itu sebagai payung hukum agar para pengusaha batubara di Pelabuhan Cirebon bisa memberikan dana CSR bagi Kota Cirebon,” ungkapnya, Rabu (7/12).

Kompensasi yang diberikan pengusaha batubara, Azis mengatakan, bisa dimanfaatkan untuk segala kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya, sesuai skala pioritas yang di butuhkan. Azis menjelaskan, Pemkot Cirebon dalam pengelolaan dana CSR hanya bertugas sebagai penampung aspirasi masyarakat kepada asosiasi atau tim pengawas kegiatan batu bara.

Perwali TJSL dari kegiatan bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon, pemkot tinggal membuat surat keputusan (SK) terkait tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD untuk pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan dari pengusaha.

Wali kota menegaskan bahwa pemkot tidak menerima langsung dana CSR dari pengusaha batubara, akan tetapi dana CSR baru bisa dimanfaatkan tatkala ada usulan program kepada asosiasi. Untuk itu dirinya menyarankan kepada tim pengawas dan asosiasi untuk merealisasikan setiap program yang diusulkan masyarat berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan publik.

Tim pengawas dari pemanfaatan dana CSR ssendiri melibatkan SKPD teknis, seperti Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Dishubinfokom, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan sebagainya.

“Saya berharap pengusaha ikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemkot dengan baik. Adanya CSR itu bukan berarti pengawasan dari pemkot maupun masyarakat atas kegiatan bongkar muat batubara jadi melunak. Kami akan terus awasi jalannya kegiatan,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan, dalam pembentukan tim pengawas tersebut harus ada payung hukum yang bisa dipertangungjawabkan, sehingga dibutuhkannya perwali. Azis menegaskan, kapasitas badan pengawas untuk mengoreksi jalannya aktivitas di Pelabuhan Cirebon serta meminta kompensasi dari pelaku usaha di pelabuhan itu tidak masuk dalam kas keuangan pemerintah daerah. Melainkan badan khusus yang akan mengelola CSR dan sebagainya.

“Jadi sekali lagi, pemkot tidak minta duit dalam urusan aktivitas batubara ini. Dibentuknya badan pengawas ini, untuk ada kontrol dari tim yang terdiri dari berbagai kalangan terkait aktvitas bongkar muat batubara. Kalau CSR dan kompensasi itu sudah kewajiban pengusaha dan harus ada badan pengawas yang dilindunggi aturan hukum,” tegas Azis.

WILDAN

Tags: Batu Bara
Loading Komentar....
loading...