fajarnews

Badan Pengawas Batu Bara di Pelabuhan Cirebon Awal Tahun Rampung

Redaksi : Eko Purnomo | Senin, 28 November 2016 | 21:28 WIB

WIL
Walikota Cirebon, Nasrudin Azis

Fajarnews.com, CIREBON - Pembentukan tim pengawas untuk aktivitas kegiatan bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon yang direncanakan oleh pemerintah daerah belum saja terbentuk.

Hal itu dikarenakan Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis gelisah dengan banyak tudingan yang mengarah kepadanya soal mendapat komisi dari pengusaha batubara atas diaktifkan kembali kegiatan bongkar muat batubara beberapa lalu.

Namun demikian, dirinya tetap akan mengeluarkan produk hukum agar badan pengawasan aktivas batubara bisa dibentuk.

“Saya juga bingung, kalau terus-terusan dituding yang tidak-tidak, sebagai wali kota sangat manusia apabila saya sendiri khawatir mengerjakan sesuatu tapi dianggap yang bukan-bukan oleh masyarakat. Keinginan kami badan pengawas bisa segera terbentuk,” ujarnya, Senin (28/11).

Dirinya menjelaskan, dalam pembentukan tim pengawas tersebut harus ada payung hukum yang bisa dipertangungjawabkan.

Rencananya, badan hukum tersebut dibuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) lebih dulu, mengingat pembuatan peraturan daerah (perda) butuh waktu yang cukup lama.

Azis menegaskan, kapasitas badan pengawas untuk mengoreksi jalannya aktivitas di Pelabuhan Cirebon serta meminta kompensasi dari pelaku usaha di pelabuhan itu tidak masuk dalam kas keuangan pemerintah daerah. Melainkan badan khusus yang akan mengelola CSR dan sebagainya.

“Jadi sekali lagi, pemkot tidak minta duit dalam urusan aktivitas batubara ini. Dibentuknya badan pengawas ini, untuk ada kontrol dari tim yang terdiri dari berbagai kalangan terkait aktvitas bongkar muat batubara. Kalau CSR dan kompensasi itu sudah kewajiban pengusaha dan harus ada badan pengawas yang dilindungi aturan hukum,” tegas Azis.

Azis berharap, awal tahun 2017 nanti Perwali sudah ada, kemudian tinggal menyusun pihak yang ditentukan aturan untuk mengkoordinir kompenasasi dari pengusaha batubara.

Akan tetapi, dirinya berharap masyarakat mengerti kondisi demikian sehingga tidak memojokkan pemerintah daerah apalagi wali kota menerima kompensasi khusus dari aktivitas pengusaha batubara.

“Jadi kalau saya dicurigai, saya takut bekerja. Kalau takut bekerja, maka pembentukan badan pengawas itu tidak akan jalan-jalan,” keluh Azis.

Azis mengatakan, badan pengawas itu harus benar-benar memahami persoalan di lingkungan pelabuhan. Bagaimana proses kegiatan bongkar muat batubara harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Jika ada aktivitas batubara yang jelas-jelas melanggar KSOP harus segera melaporkan kepada KSOP dan PT Pelindo untuk ditindaklanjuti.

Menurutnya, selama SOP tidak berjalan dengan baik maka ke depan pasti akan ada masalah, dan kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah Kota Cirebon atas kegiatan batubara bisa-bisa ditutup kembali.

Untuk itu, pengawasan harus benar-benar dilaksanakan secara ketat dan tidak lagi mentolerir adanya pencemaran lingkungan karena debu batubara.

“Penagwasan harus ketat. Untuk itu badan pengawas harus dibentuk dulu melalui aturan hukum, termasuk masalah kompensasi. Kalau kompensasi tidak ada payung hukum akan jadi masalah, karena itu masuk kategori pungli. Ingat itu,” pungkas Azis.

WILDAN

Loading Komentar....
loading...