fajarnews

Ratusan Perangkat Desa di Indramayu Tak Miliki SK

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 3 Februari 2016 | 07:50 WIB

-
-

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU-  Ratusan perangkat desa di Kabupaten Indramayu tidak memiliki surat keputusan (SK) dari kepala desa atau kuwu setempat. Mereka hanya bermodalkan surat tugas untuk menjalankan aktivitasnya. Hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang implementasi pelaksanaan UU desa yang menyatakan bahwa perangkat desa harus berijazah sekurang-kurangnya SLTA.

Berdasarkan informasi yang dihimpun fajarnews.com, kondisi seperti ini terjadi hampir di 31 kecamatan se-Kabupaten Indramayu. Dan uniknya, keberadaan mereka dalam struktur organisasi tercantum nama perangkat yang berijazah non SLTA, namun dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penghasilan tetap (Siltap) baik dari APBD Indramayu maupun bantuan APBD provinsi mencantumkan nama perangkat desa diwakili oleh istri ataupun anak kandungnya.

Kuwu Desa Sleman, Narwedi menuturkan, pasca dirinya dilantik sebagai kuwu pada awal 2015 kemarin, pihaknya langsung mengganti seluruh perangkat desa, namun posisi jabatan juru tulis dan kliwon saat ini dijabat oleh istri perangkat desa. “Karena juru tulis dan kliwon tidak memiliki ijazah SLTA, maka posisinya dijabat oleh istri masing-masing,” tuturnya, Selasa (2/2).

Hal itu, kata dia, dilakukan atas hasil koordinasi dan arahan dari Camat Sliyeg. Namun demikian, lanjut mantan petani bawang ini, selama ini dalam menjalankan tugas sebagai pembantu kuwu, pihaknya membekali juru tulis dan kliwon dengan surat tugas.

“Secara administrasi, tanggungjawab juru tulis dan kliwon dibebankan kepada istri masing-masing yang menandatangi seluruh SPJ maupun administrasi,” ungkapnya.

Namun  demikian, di beberapa desa justru masih banyak ditemui hal serupa, di mana sekalipun perangkat desa tersebut tidak memiliki ijazah SLTA, namun tetap melaksanakan dan menerima anggaran Siltap dari pemerintah tanpa memperbaiki status pendidikan yang dianjurkan oleh undang-undang.

“Karena mencari pamong desa sangat sulit dan tidak ada yang mau, sekalipun pamong pendidikannya SD tetap saya angkat, namun tidak memiliki SK hanya surat tugas,” ujar salah satu kuwu di wilayah Balongan. 

Ihsan

 

Loading Komentar....
loading...