fajarnews

PLTU I Indramayu Belum Kantongi Izin Pengolahan Limbah

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 11 November 2015 | 07:50 WIB

-
-

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- PLTU I Indramayu di Desa  Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang dioperasikan sejak tahun 2011 lalu ternyata hingga kini tidak melaksanakan pengelolaan  limbah padat berupa abu terbang dan abu dasar (fly ash dan bottom ash).

Padahal, limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara tersebut termasuk dalam kategori bahan berbahaya dan beracun (B-3) yang lebih membahayakan kesehatan dibanding limbah bahan bakar lainya. Pernyataan tersebut diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar, Manager Hukum dan Kampanye,  Wahyu Widiarto, ketika mengamati pelaksanaan sosialisasi awal PLTU II Indramayu 2 x 100 MW di Desa Patrol Baru, Kecamatan Patrol, dan Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Selasa (10/11).

Menurutnya, bahan bakar padat berupa batu bara memiliki kandungan senyawa kimia yang dapat mengganggu lingkungan hidup. Dan pembakaran  bahan bakar tersebut juga menghasilkan limbah padat yang masih memiliki kandungan senyawa kimia berbahaya.

“Limbah padat berupa abu terbang dasar dan abu terbang tersebut dikategorikan sebagai limbah B-3 dikarenakan terdapat kandungan oksida logam berat yang akan mengalami perlindian secara alami dan mencemari lingkungan,” katanya.

Parahnya, lanjut Wahyu, hingga saat ini pihak PLN/PJB tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup yang saat ini statusnya masih dalam proses pengajuan. Sementara dalam pengelolaannya, PLN/PJB hanya mengantongi surat keterangan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Indramayu yang baru dikeluarkan pada awal tahun ini, perihal tidak keberatan atas kegiatan tempat penyimpanan sementara limbah B3 Nomor 660.1/154.a/KLH.

Berdasarkan laporan PT. PJB  O&M  PLTU I Indramayu, tentang beban neraca limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ash dan non ash periode April–Juni 2015 (triwulan II 2015) komposisi dan jumlah B3 yang tersimpan akumulasi campuran fly ash dan bottom ash di ash yard sebesar 68.159,54 ton dan tempat penyimpanan abu terbang dan abu dasar sisa pembakaran batu bara ini menggunakan lahan seluas 150.000 meter persegi dengan kedalaman 1,5 meter, yang berada di areal PLTU I Sumuradem.

“Seharusnya Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya beracun dengan menghentikan sementara kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran bukan justru mengeluarkan surat tempat penyimpanan sementara,” ujarnya.

Wahyu juga mengatakan,  saat ini melalui kebijakan program pengadaan energy nasional 35.000 MW rencananya akan dibangun PLTU 2 Indramayu berkapasitas 2 x 1000 MW, dan selama 2 hari ini tim pengadaan tanah dari Provinsi Jawa Barat sedang melakukan tahap sosialisasi awal di 2 kecamatan yaitu  Kecamatan Sukra dan Kecamatan Patrol  untuk memenuhi  kebutuhan lahan seluas 296,7 hektare.

Dari hasil pengamatan yang dilakukannya, pada tahap sosialisasi tersebut tim pengadaan lahan tidak dapat menjawab secara pasti beberapa pertanyaan masyarakat terkait dampak lingkungan dan kesehatan yang akan ditimbulkan oleh PLTU tahap 2 yang kapasitasnya 2 kali lipat dari yang ada sekarang.

“Harusnya  pemerintah mengkaji ulang program pengadaan energi nasional berbahan bakar batu bara, dan permasalahan yang ada pada PLTU Sumuradem dapat dijadikan pembelajaran pada perencanaan PLTU II untuk tidak menggunakan bahan bakar batu bara atau dengan menggunakan  energi lain yang lebih ramah lingkungan selain batu bara,” tegasnya. (ROB)

 

Loading Komentar....
loading...