fajarnews

Surat Penutupan Bongkar Muat Batubara Dikirim Pekan Depan

Redaksi : Andriyana | Rabu, 4 November 2015 | 23:33 WIB

WIL
-

Fajarnews.com, CIREBON- Rapat finalisasi rencana penutupan kegiatan bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon, Wali Kota Cirebon memutuskan akan segera mengirim surat rekomendasi penutupan pekan depan. Rapat yang dihadiri Wali Kota, DPRD, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kantor Kesyahbandaran Otorita Pelabuhan (KSOP) Cirebon, jajaran manajer PT Pelindo II Cirebon, pengusaha dan warga Panjunan Kota Cirebon berlangsung cukup alot.

Pro kontra antara warga dan para pengusaha terkait penutupan kegiatan bongkar muat batubara mewarnai jalannya rapat finalisasi di aula gedung Adipura Balai Kota, Rabu (4/11). Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis mengaku sengaja menghadirkan perwakilan dari Kemen-LH agar mengetahui langsung permasalahan yang terjadi di Kota Cirebon soal protes warga ingin menutup kegiatan bongkar muat batubara di pelabuhan.

“Kementerian Lingkungan Hidup datang kesini ingin mengetahui langsung permasalahan batubara di Kota Cirebon, ditutup atau tidak itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai wali kota tidak punya kewenangan untuk menutup, masalah ini bukan lagi kewenangan tingkat lokal, tapi nasional. Untuk itu saya akan kirim surat rekomendasi penutupan ke pemerintah pusat, kalu tidak Kamis, atau Jumat depan,” ungkapnya usai rapat.

Dirinya mengaku tidak mengambil kewenangan otonom dalam urusan menutup kegiatan bongkar muat batubara, namun sebagai kepala daerah wajib mendengar dan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan debu batubara. Begitupun dengan tuntutan para pengusaha, Azis mengaku paham apa ingin yang dikehendaki dengan adanya kepentingan bisnis di dalamnya.

“Saya minta kepada pengusaha untuk tidak memancing adanya ribut-ribut, saya memperhatikan warga saya yang terkena dampak debu batubara, kalau urusan rugi di Bandung atau di wilayah Jawa Barat itu bukan urusan saya, kalau kuncinya ada di saya saya pasti akan langsung tutup pelabuhan,” pungkas Azis.

Sementara Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK, Jasmin Ragil Utomo mengatakan membawa permasalahan ke tingkat pusat. Sebelum ada keputusan penutupan kegiatan bongkar muat batubara, dirinya akan meminta kepada PT Pelindo II Cirebon untuk memperhatikan masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan debu batubara.

 “Sebelum ada keputusan ditutup atau tidak, kami akan lebih dulu tegas kepada Pelindo dan perusahaan bongkar muat batubara, untuk menyemprot batubara seblum dilakukan pengangkutan, dan harus ada relokasi agar stockfield dipindah ke tengah laut serta bongkar muat harus dilakukan di ruang tertup agar debu tidak kemana-mana,” katanya.

Dia menjelaskan, sejak tahun 1989 izin AMDAL pelabuhan diberi dari sektor kementerian bukan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu, KLHK meminta kepada PT Pelindo untuk melakukan pembaruan izin AMDAL. Jika pentupan pelabuhan diputuskan maka izin AMDAL dari pemerintah pusat tidak akan keluar.

“Jadi, dulu izin AMDAL itu dikeluarkan oleh Kantor LH daerah, pejabat yang mengeluarkan izin AMDAL dan diketahui melanggar, maka bisa diproses hukum atau di-PTUN-kan,” tuturnya

Tindaklanjut masalah ini, Ragil menambahkan, harus dilakukan secara parallel dan bertahap. Sebelum ada penutupan, perusahaan harus terus beroperasi. Langkah yang akan ditempuh, yakni mencari kebenaran yang sebetulnya sudah terjadi.  Dia menjelaskan, Kementerian Linkungan Hidup pernah melakukan pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium. Namun hasilnya, belum bisa dijadikan dasar penutupan karena pada saat itu pengambilan sampel saat tidak ada aktivitas bongkar muat batubara.

“Kami pernah melakukan sampling dengan empat alat dipasang, namun saat itu tidak ada kapal bongkar muat batubara. Tetapi ada satu sampling yang sudah melebihi kapasitas bakumutu,” ujarnya.

Sementara Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Cirebon, Yuyun Wahyu Kurnia menolak dengan rencana penutupan kegiatan bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon. Menurutnya. Masalah itu bukan solusi tepat karena akan berdampak pada industri garmen di Jabar.

“Apabila aktifitas bongkar muat batubara ini ditutup, maka akan banyak para buruh yang menganggur yang bekerja diberbagai industri se-Jabar yang menggunakan batubara,” ungkapnya.

Kadin Kota Cirebon sudah sepakat tidak setuju terkait rencana penutupan batubara. Karena ke depan akan dapat menuai protes dari para buruh pabrik atau industri yang menggunakan bahan bakar batubara.

“Apabila penutupan kegiatan bongkar muat batubara ini dilakukan, maka banyak industri Jabar yang tidak beroperasi. Seharusnya jangan sepihak memutuskan rencana penutupan ini, tapi melibatkan kami juga tentang pencemaran batubara ini, ini tidak seimbang,” tegas Yuyun.

Ibnu Wildan Walid

Loading Komentar....
loading...