fajarnews

Mutasi di Lingkungan Pemkot Cirebon Kembali Molor

Redaksi : Rosyidi | Selasa, 1 September 2015 | 10:45 WIB

Wildan
Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis.

Fajarnews.com, CIREBON- Rencana Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis melakukan proses mutasi, rotasi dan promosi pejabat jilid 2 tahun ini, kembali molor. Sebelumnya mutasi dan rotasi direncanakan bakal digelar akhir Agustus ini, namun hal itu urung digelar lantaran draf nama-nama pejabat yang terkena mutasi masih dalam kajian.

Hal itu dikemukakan Azis terkait pelaksanaan mutasi yang tidak jadi dilakukan di bulan Agustus. Azis menegaskan pelaksanaan mutasi dan rotasi tahun ini akan dilaksanakan September, setelah seluruh draf nama-nama pejabat yang terkena mutasi selesai dikaji dan dievaluasi oleh tim.

“Insyaallah, September nama-nama pejabat yang dimutasi, rotasi dan promosi sudah komplit, tinggal menungggu saja,” kata Azis kepada “FC”, usai menghadiri HUT ke-49 RSUD Gunungjati, Senin (31/8).  

Mutasi tersebut, menurut Azis, dilakukan karena Pemerintah Kota Cirebon membutuhkan penyegaran. Selain itu, mutasi juga akan menambah kinerja dan spirit baru dalam memberikan pelayana kepada masyarakat. Ia menambahkan,  saat ini dirinya sedang menciptakan the dream team yang bisa diandalkan untuk percepatan mewujudkan visi Cirebon Kota RAMAH 2018 mendatang.

“Jelas, kalau rotasi itu ada pejabat yang bisa diputar atau tidak, sesuai dengan latar belakang kemampuan dan jenjang kepangkatan dan pendidikannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD, Lili Eliyah menyarankan agar proses tersebut harus mempertimbangkan the right man on the right place. Artinya, pegawai yang akan ditempatkan di SKPD yang baru, harus benar-benar ojektif dan menempatkan orang yang sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang keahliannya.

Lili mengatakan, proses mutasi yang sepenuhnya kewenangan Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis itu memang menjadi kebutuhan untuk dilakukan penyegaran di lingkungan pemkot. Namun menurutnya, meski memiliki kewenangan penuh, Azis sebaiknya mempertimbangkan kelayakan dalam menempatkan orang agar sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

“Mutasi dan rotasi selalu terjadi di pemerintahan mana pun, dan itu tidak salah karena kewenangan penuh kepala daerah, proses mutasi ini tentu dilakukan dari hasil evaluasi kinerja pegawai,” kata Lili, saat ditemui di DPRD Kota Cirebon.

Kemungkinan jika ada pegawai yang ditempatkan dengan bidang keahlian yang berbeda, kata Lili, itu pun wali kota tidak bisa disalahkan. Ketua Pansus Perda SOTK itu menjelaskan, bahwa penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dengan tempat kerja sangat tidak mudah.

Meskipun terkesan adanya kesalahan penempatan pegawai, hal itu bermaksud untuk melakukan penyegaran dan pegawai pun harus bisa beradaptasi dengan lingkungn yang baru.

“Proses mutasi yang rutin terjadi di pemerintahan tidak perlu dipersoalkan karena sudah menjadi kebutuhan. Mengenai adanya sejumlah penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, hal itu ada keselahan evaluasi yang dilakukan BK-Diklat. Kendati demikian, evaluasi kinerja selalu terus dilakukan, sehingga proses mutasi selanjutnya pun harus ada perbaikan penempatan,” ujarnya.*

 

Wildan Ibnu Walid

Loading Komentar....
loading...